Pilkada dan Senjata Pamungkas

190

 

Oleh: Gunawan Handoko

 

HARI-hari ini jutaan pasang mata masyarakat Lampung sedang tertuju pada hadirnya para tokoh yang akan turun ke gelanggang dalam pemilihan kepala daerah; gubernur, dan bupati/walikota. Masing-masing tokoh mulai menampakkan motif dan satuan naratif untuk bersosialisasi, dengan menggunakan cara dan logika tersendiri yang tengah diyakini, termasuk logika yang menempatkan jurus, ajian, ataupun senjata pamungkas pada posisi tersendiri. 

Ada bakal calon yang sudah turun ke gelanggang melakukan aksinya dengan menggelar berbagai pertunjukan guna menarik perhatian masyarakat. Ada pula yang masih melakukan test ombak dengan melakukan sosialisasi melalui media, baleho, dan media lainnya dengan harapan ada kandidat lain yang mengajak untuk berpasangan atau melakukan kompromi politik. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemilu hanya bisa gigit jari menyaksikan fenomena ini. Bukan saja karena tidak ada pasal yang bisa menjerat atau melarangnya, karena para tokoh belum ditetapkan sebagai calon, tapi masih berstatus sebagai bakal calon dan belum tentu lolos sebagai calon. Walaupun KPU maupun Bawaslu melihat bahwa dalam sosialisasi ada aroma membagikan sesuatu dan menebar janji-janji.

Cukup disesalkan memang, para kandidat yang merupakan orang-orang terhormat, mestinya memiliki tanggungjawab moral dalam memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat sesuai dengan semangat reformasi 1998. Perilaku masyarakat perlu diedukasi, agar dalam menentukan pilihannya tidak didasarkan politik transaksional dan kekuatan finansial serta janji-janji politik. 

Para kandidat dalam memenangkan kompetisi -hendaknya- lebih mengedepankan cara-cara yang bermartabat. Itulah semangat reformasi yang sesungguhnya, di mana kedaulatan sepenuhnya ada ditangan rakyat.

Sayangnya, cita-cita luhur para pejuang reformasi justru menjadi berantakan. Para calon pemimpin pun punya andil besar di dalam merusak tatanan politik dan demokrasi dengan jor-joran memberi sembako, uang, dan materi lainnya yang pada akhirnya melahirkan sikap pragmatisme bagi para pemilih.

Kampanye yang dilakukan para kandidat pun masih berkutat pada janji-janji, seperti isu perubahan, pemberantasan korupsi, KKN serta upaya menyejahterakan masyarakat. Sementara masyarakat sudah menyaksikan betapa banyak para kepala daerah di negeri ini yang tersandung kasus korupsi. Mestinya ini menjadi tanggungjawab bersama, baik KPU, Bawaslu maupun para politisi yang terlibat secara langsung dalam pemilu.

Masyarakat perlu disadarkan, bahwa yang sedang dicari adalah pemimpin, bukan majikan atau bos. Memang, semua sudah terlanjur salah sejak awal bergulirnya reformasi.

Selama era Orde Baru puluhan tahun lamanya, masyarakat selalu disodori pemimpin dari langit. Maka, masyarakat merasa kaget dan canggung ketika diberi kesempatan untuk memilih langsung. Sikap masyarakat seperti ini, langsung ditangkap oleh para blantik dengan melakukan transaksi politik bahwa suara pemilih ada harganya, tidak diberikan sia-sia. 

Masyarakat pun menyambut dengan suka cita tanpa melihat bobot dan rekam jejak para calon. Maka KPU maupun Bawaslu sebagai pihak penyelenggara tidak perlu tersinggung, jika banyak yang menilai bahwa pemilu yang berlangsung selama ini hanya berhasil memilih pemimpin, sementara pendidikan politiknya terabaikan. Nyatanya, banyak kepala daerah yang kemudian tersandung kasus pidana korupsi dan harus mendekam dibalik jeruji besi. 

Harus disadari, bahwa mencari pemimpin sama susahnya dengan menjawab pertanyaan dari mana pemimpin itu muncul?Belajar dari perjalanan sejarah, pemimpin tidak bisa dicetak sebagaimana kita mencetak roti, melainkan dilahirkan. Dengan kata lain, pemimpin itu merupakan potret berfungsinya sebuah bakat alam. Pemimpin yang dipaksakan hanya akan memboroskan uang rakyat dan tindakannya cenderung membuat celaka dan sengsara yang dipimpinnya, karena mereka tidak paham akan tugas yang diembannya.

Karena itu, lebih baik pemimpin yang lahir secara alamiah dari bakat, lalu dimatangkan oleh pergulatan hidup. Yang diharapkan oleh masyarakat saat ini adalah pemimpin yang tidak saja cerdas dan ilmiah, namun juga harus memiliki sikap serta mampu menjadi pengayom atau pelindung.

Banyak orang yang memiliki otak cemerlang, banyak juga orang yang istimewa. Namun, manusia hanya akan kagum manakala orang tersebut memiliki sikap, komitmennya jelas, suara moralnya tegas, dan pemihakan hidupnya terhadap nilai-nilai tidak diragukan. Sikap itulah yang paling mahal di zaman sekarang. Dalam konteks pemilu (kada) selama ini, para tokoh secara sadar dan terang-terangan telah mengabaikan bahkan merampas hak rakyat dalam berpolitik dan berdemokrasi. Kita masih harus menyaksikan seberapa dahsyat dan pada tingkat mana sebenarnya tokoh yang memiliki ’senjata pamungkas’ akan bisa ditaklukkan. Biarlah para tokoh menunjukkan kekuatannya masing-masing sampai proses yang bersifat akseleratif menjadi demikian niscaya. Seyogyanya, setiap pemimpin memiliki sikap ksatria, selalu mengedepankan kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Jangan selalu mengandalkan ’senjata pamungkas’ pemberian orang kuat dalam meraih kemenangan. (*)

Penulis: Pengurus LSM PUSKAP (Pusat Pengkajian Politik dan Pemerintahan) Wilayah Lampung.

Category: Opini
author
No Response

Comments are closed.